SUMEDANG — Tujuh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengelolaan Yayasan Nurul Huda Conggeang menyampaikan bantahan atas tuduhan yang menyebut mereka terlibat dalam dugaan peretasan akun Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengambilalihan sistem keuangan, serta pengurasan dana yayasan.
Melalui juru bicara mereka, Iwan Ridwanudin, S.IP., para Kepala SPPG menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui dan tidak pernah dibuktikan melalui hasil audit resmi maupun keputusan lembaga berwenang.
“Kami menolak tuduhan yang menyebut adanya peretasan akun MBG maupun pengurasan dana yayasan oleh Kepala SPPG. Hingga saat ini kami belum pernah menerima hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran sebagaimana dituduhkan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, perubahan atau pergantian akun Maker Virtual Account (VA) yang terjadi pada sejumlah SPPG merupakan bagian dari proses administrasi yang diajukan melalui mekanisme resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan bukan tindakan peretasan sebagaimana dituduhkan.
Iwan menjelaskan bahwa sejak beberapa bulan terakhir sejumlah Kepala SPPG, mitra pemilik fasilitas, dan pihak terkait justru telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Gizi Nasional mengenai berbagai persoalan tata kelola yang mereka temukan dalam pelaksanaan program.
Dalam laporan tersebut, para Kepala SPPG meminta dilakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan, termasuk mekanisme administrasi akun, pengelolaan dana operasional, pembayaran kepada supplier, pemenuhan fasilitas pendukung, serta pelaksanaan kewenangan operasional di tingkat SPPG.
Menurut mereka, pemberitaan yang beredar tidak memberikan gambaran utuh mengenai adanya laporan dan pengaduan yang telah lebih dahulu disampaikan kepada BGN oleh para Kepala SPPG.
“Kami mendukung sepenuhnya audit dan pemeriksaan yang objektif. Jika memang ada persoalan dalam tata kelola, biarlah seluruhnya dibuka secara transparan dan diperiksa berdasarkan data serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Iwan.
Para Kepala SPPG juga membantah narasi yang mengaitkan mereka dengan dugaan pengurasan dana yayasan. Mereka menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran dan aktivitas operasional yang menjadi kewenangan masing-masing SPPG dapat ditelusuri melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang berlaku.
Lebih lanjut, mereka menyatakan siap memberikan keterangan, dokumen, maupun data pendukung kepada Badan Gizi Nasional dan aparat penegak hukum apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan.
“Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan berharap seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami juga meminta agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan tidak menghakimi pihak mana pun sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi,” ujarnya. (Red)
