Majalengka – Wacana pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa barat, dan pemerintah kabupaten majalengka terkait penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang dilaksanakan pada setiap hari senin sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat tanggapan dari DPRD Majalengka Fraksi PAN Rona Firmansyah menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan global saat ini.
Politisi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, kondisi global seperti konflik antar negara turut memengaruhi ketersediaan dan distribusi energi, termasuk minyak.menurutnya, berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi konsumsi BBM.
“Di tengah krisis global atau perang, tentu kebutuhan minyak beberapa negara menjadi terganggu, termasuk negara kita. Kebijakan WFH tentu menjadi opsi yang bisa kita sambut dengan baik,” ujar Rona Firmansyah saat di wawancara Media pada Jum’at 27 Maret 2026
Rona Firmansyah menjelaskan kebijakan WFH bukan hal baru mengingat masyarakat dan instansi pemerintahan telah memiliki pengalaman saat masa pandemi COVID-19.Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting jika kebijakan serupa kembali diterapkan, meski dalam skema terbatas.
Bahwa rencana penerapan WFH yang hanya dilakukan pada setiap hari senin sekitar satu kali dalam seminggu berpotensi membantu menekan penggunaan BBM, khususnya dari sektor transportasi harian pekerja.
“Dengan demikian, mobilitas dapat dikurangi tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan.menilai kebijakan ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten Majalengka untuk memperkuat sistem layanan berbasis daring.
Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur digital guna menunjang koordinasi kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jika ini jadi diterapkan di kabupaten Majalengka, saya kira ini juga akan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat sistem daring atau online untuk koordinasi maupun pelayanan,” tambahnya.
Terkait dukungan DPRD Majalengka, prinsipnya menyambut baik wacana Bupati Majalengka tersebut, selama penerapannya disesuaikan dengan kondisi daerah dan tidak menghambat pelayanan publik. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan persiapan matang agar kebijakan berjalan efektif dan optimal.***(kodir).
