Probolinggo.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mematangkan kesiapan seluruh perangkat daerah menghadapi penutupan tahun anggaran 2026. Selain mendorong percepatan penyerapan anggaran, pemerintah daerah juga mengevaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas belanja.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2026 dan evaluasi penggunaan KKPD yang digelar Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo. Peserta terdiri atas Pengguna Anggaran, PPK SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan operator SIPD.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi yang disampaikan anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Probolinggo Hamim Wajdi, Bank Mandiri dan Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Asisten Administrasi Umum Sekda dr. Anang Budi Joelijanto serta Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan Yudhistira Januar Sadikin.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah yang aktif memanfaatkan KKPD, BPPKAD memberikan penghargaan transaksi KKPD teraktif dalam tiga kategori. Untuk kategori badan/dinas, juara pertama diraih BPPKAD, juara kedua Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) serta juara ketiga Dinas Kesehatan. Pada kategori kecamatan, juara pertama diraih Kecamatan Gending, juara kedua Kecamatan Lumbang dan juara ketiga Kecamatan Banyuanyar. Sementara kategori bagian diraih Bagian Umum.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, kapasitas dan sinergi pejabat pengelola keuangan SKPD. Pembahasan secara khusus diarahkan pada evaluasi dan optimalisasi penggunaan KKPD serta implementasi Surat Edaran Sekretaris Daerah Tentang Langkah-Langkah Menghadapi Berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
“Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas dan sinergi pejabat pengelola keuangan SKPD dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya terkait evaluasi dan optimalisasi penggunaan KKPD serta implementasi Surat Edaran Sekretaris Daerah mengenai langkah-langkah berakhirnya Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Kristiana menjelaskan, berdasarkan posisi realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo per 13 Nopember 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp1.972.129.917.101 atau 83,99 persen dari target Rp2.347.996.040.870.
Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1.888.563.267.871 atau 74,38 persen dari total anggaran Rp2.539.010.588.722. Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat sisa pagu anggaran yang perlu dipercepat penyerapannya sebelum tahun anggaran berakhir.
“Masih terdapat sisa pagu anggaran yang harus diakselerasi penyerapannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan percepatan penyelesaian fisik kegiatan maupun tertib administrasi penatausahaan keuangan oleh seluruh SKPD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Selain realisasi pendapatan dan belanja, BPPKAD turut memantau posisi kas daerah untuk menjaga kelancaran pelaksanaan anggaran. Berdasarkan laporan per 13 Nopember 2026, total kas Pemkab Probolinggo mencapai Rp197.720.575.063.
“Jumlah tersebut terdiri atas kas deposito sebesar Rp100 miliar dan kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp97.720.575.063. Posisi likuiditas ini menjadi salah satu instrumen pengendalian dalam memastikan pemenuhan kewajiban belanja daerah menjelang penutupan buku,” tuturnya.
Kristiana juga menyampaikan bahwa akumulasi transaksi belanja melalui KKPD telah mencapai Rp3.573.376.975 dengan melibatkan 56 OPD. Penggunaan KKPD menjadi bagian dari upaya modernisasi transaksi belanja pemerintah daerah melalui sistem non-tunai.
“Pemanfaatan instrumen ini diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, percepatan penyerapan anggaran harus tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Percepatan realisasi anggaran bukan semata-mata mengejar tingginya angka penyerapan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang daerah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” katanya.
Ia menegaskan, jangan sampai anggaran terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan kondisi kemampuan fiskal daerah yang terbatas, setiap anggaran harus dikelola secara cermat, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sekda Ugas juga meminta seluruh perangkat daerah, khususnya para pejabat pengelola keuangan SKPD, segera melakukan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian program dan kegiatan. Mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga penyelesaian administrasi harus berjalan sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya mengingatkan agar percepatan ini tidak dilakukan secara terburu-buru dengan mengabaikan kualitas pekerjaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun administrasi keuangan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” terangnya.
Selain realisasi belanja, Sekda Ugas meminta seluruh SKPD pengampu pendapatan daerah mengoptimalkan pencapaian target pendapatan. Evaluasi terhadap masing-masing jenis pendapatan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus menggali potensi yang masih dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.
“Peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kemampuan fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Karena itu, seluruh SKPD pengampu pendapatan harus terus mengoptimalkan potensi yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut Sekda Ugas mengingatkan pentingnya penertiban administrasi pertanggungjawaban keuangan. “Seluruh SKPD diminta memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran dokumen atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk memastikan seluruh pengeluaran didukung bukti yang sah dan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Menurut Sekda Ugas, pertanggungjawaban keuangan bukan sekadar memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola uang rakyat.
“Pastikan setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang sah, lengkap dan sesuai ketentuan. Lakukan rekonsiliasi data serta tindak lanjuti apabila masih terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian. Kita harus menghindari kesalahan administrasi maupun permasalahan yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan BPK-RI,” pesannya.
Sekda Ugas juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Kepala SKPD selaku pengguna anggaran saya minta untuk memastikan pengendalian pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik. Begitu pula PPK-SKPD, PPTK, bendahara pengeluaran dan seluruh staf pengelola keuangan harus menjalankan tugas secara profesional, teliti dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Sekda Ugas turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengelola keuangan perangkat daerah atas dedikasi dan kontribusinya sepanjang Tahun Anggaran 2026. Harapannya sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi serta menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Mari kita tuntaskan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan sebaik-baiknya. Jadikan sisa waktu yang ada sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, menjaga integritas serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.







