PROBOLINGGO — Persoalan sengketa tanah dan bangunan di Desa Wedusan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, mendapat perhatian dari organisasi masyarakat MADAS (Madura Asli Daerah Anak Serumpun). Jajaran DPAC MADAS Kraksaan turun langsung untuk mengawal proses penanganan perkara tersebut, Selasa (22/9/2026).
Kehadiran MADAS dalam persoalan itu disebut sebagai bentuk pendampingan terhadap masyarakat sekaligus upaya mendorong agar penyelesaian sengketa berjalan terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua DPC MADAS Probolinggo Raya, Fathor Rachman, meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat membuka ruang komunikasi. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru di tengah masyarakat.
Fathor menilai pemerintah desa mempunyai posisi penting dalam menjaga kondusivitas wilayah. Karena itu, penanganan persoalan yang muncul di tingkat desa dinilai perlu dilakukan secara transparan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan maupun kepentingannya.
“Kami meminta persoalan ini ditangani secara transparan dan terbuka. Kepala desa sebagai pemimpin wilayah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan persoalan yang terjadi di desanya dapat ditangani dengan baik,” kata Fathor.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian tidak dilakukan dengan mengabaikan salah satu pihak. Seluruh informasi yang berkaitan dengan sengketa, kata dia, perlu dibicarakan secara terbuka untuk mencari jalan keluar berdasarkan aturan yang berlaku.
“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa diabaikan. Semua harus duduk bersama, persoalannya dibuka secara terang, kemudian dicari penyelesaian berdasarkan aturan,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Korwil Tapal Kuda DPD MADAS Jawa Timur, Faris Dwi Wahyu. Ia memastikan organisasi tersebut akan tetap mengikuti perkembangan persoalan, termasuk mencermati langkah dan kinerja Pemerintah Desa Wedusan yang dipimpin Busriono.
Faris mengatakan, pendampingan yang dilakukan MADAS tidak hanya berhenti pada pertemuan atau komunikasi dengan para pihak. Pihaknya juga membuka kemungkinan menempuh mekanisme hukum apabila upaya penyelesaian secara baik tidak mendapat respons.
“DPAC MADAS Kraksaan akan terus mengawal, termasuk terkait kinerja Kepala Desa Wedusan, Bapak Busriono. Jika itikad baik dari pihak MADAS tidak digubris, maka kami akan menempuh jalur hukum,” tegas Faris.
Dalam perkara tersebut, persoalan dokumen kepemilikan tanah juga menjadi salah satu hal yang disoroti. Faris menyebut pihak pemilik menunjukkan sertifikat tanah yang disebut tercatat atas nama Sutaji.
Menurutnya, dokumen kepemilikan menjadi bagian penting yang perlu diperiksa dan diklarifikasi dalam proses penyelesaian sengketa. Pemerintah desa juga diminta tidak mengesampingkan pihak yang mengklaim memiliki dasar kepemilikan secara administratif.
“Kalau sertifikat sudah jelas atas nama Bapak Sutaji, tentu itu menjadi hak beliau untuk memperjuangkan haknya. Pemerintah desa harus transparan dan tidak mengabaikan pihak yang memiliki dokumen kepemilikan,” jelasnya.
Sementara itu, Sutaji selaku pihak yang menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut menegaskan akan menggunakan mekanisme hukum dalam memperjuangkan haknya.
Sutaji menyebut kepemilikan tanah dan bangunan yang disengketakan didasarkan pada sertifikat atas namanya. Ia juga menyampaikan rencana untuk melaporkan persoalan tersebut apabila terdapat tindakan penguasaan atau penggunaan objek tanpa persetujuannya.
“Tanah dan bangunan sesuai sertifikat atas nama saya. Saya akan terus mengambil langkah dan melaporkannya sesuai hukum yang berlaku,” ujar Sutaji.
Sutaji juga menyampaikan pandangannya mengenai penguasaan atau penggunaan bangunan tanpa izin dari pihak yang disebutnya sebagai pemilik. Namun, seluruh persoalan tersebut tetap akan diproses melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Ketua DPAC MADAS Kraksaan, Zel Mohamad Ali M., menegaskan bahwa keterlibatan organisasinya diarahkan untuk mendampingi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian secara musyawarah.
Menurut Zel, komunikasi antarpihak perlu dikedepankan sebelum persoalan berkembang lebih jauh. Ia berharap pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi secara terbuka sehingga titik persoalan dapat diketahui dengan jelas.
“Kami hadir untuk membantu dan mengawal masyarakat. Harapan kami semua pihak mengedepankan komunikasi, keterbukaan, dan mencari penyelesaian terbaik,” kata Zel.
Dalam kegiatan pengawalan tersebut turut hadir Kepala Desa Wedusan, Busriono, serta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.
Kehadiran unsur pemerintah desa dan aparat penegak hukum tersebut menjadi bagian dari proses penanganan persoalan yang masih berlangsung. Masing-masing pihak diharapkan dapat memberikan keterangan sesuai kewenangan dan dasar hukum yang dimiliki.
MADAS menyatakan akan terus memantau perkembangan sengketa tanah tersebut. Organisasi itu tetap mendorong penyelesaian melalui musyawarah selama seluruh pihak memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingannya.
Namun, apabila upaya komunikasi dan musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, MADAS menyatakan pihak-pihak yang berkepentingan tetap memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, sengketa tanah dan bangunan di Desa Wedusan tersebut masih dalam proses penanganan. Belum terdapat keterangan mengenai hasil akhir penyelesaian perkara dari seluruh pihak yang terlibat.







