MALANG – Prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan atau pergantian pelat nomor di Samsat Talangagung, Kabupaten Malang, menjadi sorotan. Perhatian tersebut muncul berkaitan dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP), khususnya mengenai kewajiban menghadirkan kendaraan dan pemilik kendaraan saat proses administrasi.
Kanit Regident Samsat Talangagung, Iptu Putra, menjelaskan bahwa pelayanan pajak kendaraan lima tahunan memiliki ketentuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.
Menurutnya, kendaraan yang akan melakukan proses pergantian pelat nomor wajib dihadirkan untuk menjalani pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses pelayanan kendaraan bermotor lima tahunan.
“Untuk pengurusan pajak kendaraan lima tahunan atau ganti pelat, kendaraan harus dihadirkan untuk dilakukan cek fisik,” ujar Iptu Putra.
Selain kendaraan, keberadaan pemilik kendaraan juga menjadi bagian dari ketentuan administrasi yang harus diperhatikan. Pemilik kendaraan diwajibkan hadir dengan membawa dokumen identitas asli berupa KTP.
Iptu Putra menegaskan, ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan kesesuaian identitas pemilik dengan dokumen kendaraan yang digunakan dalam proses pelayanan.
“Kemudian atas nama juga harus hadir dengan membawa KTP asli untuk keabsahan surat-surat kendaraan,” jelasnya.
Ketentuan tersebut pada dasarnya menjadi bagian dari mekanisme verifikasi dalam pelayanan kendaraan bermotor. Pemeriksaan fisik kendaraan dan pencocokan identitas diperlukan untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, di tengah ketentuan tersebut, muncul sorotan mengenai praktik pengurusan administrasi melalui biro jasa yang membawa banyak berkas kendaraan sekaligus.
Sorotan terutama diarahkan pada pertanyaan mengenai bagaimana proses tersebut dilakukan apabila kendaraan maupun wajib pajak tidak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan yang disampaikan oleh pihak Samsat.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi penerapan SOP dalam pelayanan, terutama apabila terdapat berkas dalam jumlah banyak yang pengurusannya dilakukan melalui pihak lain.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah setiap kendaraan yang diajukan melalui biro jasa tetap menjalani pemeriksaan fisik sebagaimana prosedur yang ditetapkan. Hal serupa juga menyangkut kehadiran pemilik kendaraan beserta identitas aslinya dalam proses administrasi.
Sorotan itu perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar masyarakat sebagai wajib pajak memperoleh kepastian mengenai mekanisme pelayanan yang sebenarnya berlaku di lapangan.
Sebab, apabila terdapat perbedaan antara prosedur yang disampaikan kepada masyarakat dengan praktik pelayanan yang terjadi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan.
Di sisi lain, keberadaan biro jasa dalam membantu masyarakat mengurus administrasi kendaraan juga perlu ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran pihak ketiga semestinya tidak menghilangkan persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh kendaraan maupun pemiliknya.
Masyarakat pun membutuhkan informasi yang jelas mengenai batas kewenangan biro jasa, dokumen yang wajib dibawa, serta tahapan yang harus dilalui ketika melakukan pengurusan pajak kendaraan lima tahunan.
Dengan adanya penjelasan yang transparan, wajib pajak diharapkan tidak mendapatkan informasi yang berbeda-beda mengenai persyaratan pelayanan di Samsat Talangagung.
Sementara itu, tudingan mengenai adanya praktik pungutan liar (pungli) yang terorganisir merupakan hal serius yang membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Tuduhan tersebut tidak semestinya langsung dianggap sebagai fakta tanpa adanya data, bukti, maupun hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
Jika memang ditemukan adanya pelanggaran terhadap SOP ataupun pungutan di luar ketentuan resmi, masyarakat dapat melaporkannya melalui mekanisme pengaduan yang tersedia agar dapat dilakukan pemeriksaan secara objektif.
Pengawasan terhadap pelayanan publik juga penting dilakukan untuk memastikan seluruh wajib pajak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan apakah pengurusan dilakukan secara mandiri maupun melalui jasa pihak ketiga.
Keterbukaan informasi mengenai SOP menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dengan demikian, persoalan mengenai pengurusan pajak kendaraan lima tahunan di Samsat Talangagung diharapkan dapat memperoleh penjelasan secara menyeluruh, terutama terkait penerapan pemeriksaan fisik kendaraan, kehadiran pemilik, serta mekanisme penggunaan jasa pihak ketiga.
Kepastian mengenai prosedur tersebut penting agar pelayanan administrasi kendaraan bermotor dapat berlangsung sesuai aturan, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. (Fahrul)
