Otoritas.id – Majalengka, Fraksi PAN akan terus mendukung dan mengawal program Bupati untuk mewujudkan Majalengka Langkung Sae, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dilaksanakan pada hari Senin 07 Juli 2025 dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Fraksi PAN tidak mempertanyakan tujuan dan program Pemerintah Daerah, hal tersebut karena Fraksi PAN telah mengetahui ke mana arah tujuan Pemerintah Daerah Majalengka.
“Fraksi PAN akan mencoba tahapan-tahapan kesesuaian pelaksanaan, seperti apa yang diharapkan eksekutif,” Ungkap Ketua Fraksi PAN Rona Firmansyah saat diwawancarai awak media di Pendopo (08/07/2025).
Rona menyampaikan, dalam Raperda kemarin, Fraksi PAN tidak meminta jawaban ataupun kejelasan, karena sudah mengetahui apa tujuan Bupati dan ke mana arah tujuannya.
“Kami tentunya akan mengawal apa yang menjadi tujuan Bupati, dengan proses membuat Perda dan aturannya, yang akan menjadi penyebab pelaksanaannya lebih baik dan langkung sae,” Imbuhnya.
Dalam hal investasi dana Cadangan yang saat ini mencapai 172 milyar rupiah, Rona memandang investasi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) saat ini dengan kondisi yang terlihat, belum bisa memberikan azas kebermanfaatan atau bisa dikatakan belum bisa memberikan keuntungan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Gubernur pun mengalokasikan untuk Husein (Bandara) 60 milyar, Gubernur pun mengalokasikan 60 milyar. Kenapa kita tidak mencoba menarik aja (Investasi di BIJB), untuk yang lebih bermanfaat lagi. Apalagi sekarang ada program efisiensi, anggaran dari mana? Alhamdulillah ada anggaran dana cadangan tersebut, ya kita coba alokasikan,” Terang Rona.
Mengenai ke mana dana cadangan akan dialokasikan, Rona menjelaskan, hal tersebut akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus), ke mana pemanfaatannya dan siapa penerima manfaatnya. Apakah infrastruktur ataukah investasi yang lain sesuai Perda sebelumnya yang menjadikan nilai investasi dari 150 milyar menjadi 172 milyar.
“Kita masih mengacu pada Perda yang lama mengenai investasi dan kerjasama yang menguntungkan, untuk alokasi ke infrastruktur kita akan bahas. Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai Pemerintahan Majalengka ini melanggar, jadi dalam Pansus ini akan dibahas.” Pungkasnya. (Agung A)
