Otoritas.id | Probolinggo – Berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat menjadi bahan diskusi dalam pertemuan Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar bersama organisasi mahasiswa di Kabupaten Probolinggo.
Dialog yang berlangsung di Ruang Rupatama Polres Probolinggo itu mempertemukan 18 perwakilan mahasiswa dari HMI, PMII, BEM Proya, GMNI dan BEM PTNU dengan jajaran pejabat utama kepolisian.
Pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai catatan terhadap kondisi keamanan maupun pelayanan kepolisian. Sejumlah isu yang selama ini berkembang di masyarakat pun disampaikan secara langsung kepada Kapolres.
Di antaranya menyangkut aksi begal, pola patroli kepolisian, aktivitas tambang ilegal, pelayanan pembuatan SIM dan Samsat, peredaran narkotika serta minuman keras.
Kapolres Probolinggo AKBP Asmida Rizki Siregar menyambut baik adanya forum tersebut. Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam memberikan masukan merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi antara aparat keamanan dan masyarakat.
Menurutnya, kepolisian membutuhkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat untuk mengetahui persoalan yang berkembang sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.
“Silaturahmi ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi wadah komunikasi dan bertukar pikiran. Kami terbuka terhadap kritik, saran maupun aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa,” ujar Asmida.
Dalam pembahasan mengenai aksi begal, Kapolres menyampaikan bahwa jajarannya terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penindakan terhadap pelaku kejahatan.
Penguatan respons kepolisian juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, warga diminta segera melapor apabila mengetahui adanya tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan.
Salah satu saluran yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah Call Center 110. Informasi yang diterima secara cepat dinilai dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan di lapangan.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kerja sama seluruh unsur masyarakat. Informasi yang cepat sangat membantu kami dalam melakukan pencegahan maupun penindakan,” jelas Kapolres.
Tidak hanya persoalan kejahatan jalanan, aktivitas tambang ilegal juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kapolres menyampaikan bahwa Polres Probolinggo telah melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah.
Hasil pengecekan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penanganan sesuai ketentuan hukum. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, kepolisian akan menindaklanjutinya melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Sementara pada sektor pelayanan publik, pembahasan diarahkan pada proses penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Polres Probolinggo menyampaikan adanya program “Jaldis” atau “Jajal Disek” yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berlatih sebelum menjalani ujian praktik.
Program latihan tersebut dilaksanakan dua kali setiap pekan dan dibuka bagi masyarakat umum. Kehadiran program itu diharapkan membantu calon pemohon SIM meningkatkan kemampuan sekaligus kesiapan sebelum mengikuti ujian.
Selain persoalan pelayanan, mahasiswa juga memberikan perhatian terhadap peredaran narkotika dan minuman keras. Kedua persoalan tersebut dinilai perlu mendapat pengawasan serius karena berpotensi menimbulkan gangguan sosial serta memengaruhi generasi muda.
Kapolres memastikan pemberantasan terhadap peredaran narkotika dan minuman keras tetap menjadi bagian dari upaya menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Probolinggo.
Langkah penegakan hukum juga diimbangi dengan peningkatan patroli. Polisi akan mengoptimalkan kehadiran personel di tengah masyarakat sebagai upaya mendeteksi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan.
“Selain penindakan, kami juga memperkuat patroli dan pencegahan. Anggota akan lebih banyak hadir di tengah masyarakat untuk mencegah gangguan kamtibmas,” tegas Asmida.
Bagi mahasiswa, forum tersebut diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif dengan kepolisian. Mereka mendorong agar ruang dialog tetap dibuka sehingga persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dikawal secara bersama-sama.
Komunikasi yang terjalin juga diharapkan tidak hanya berlangsung ketika terjadi persoalan. Sinergi antara mahasiswa, kepolisian dan masyarakat dinilai diperlukan untuk mencari solusi atas berbagai dinamika yang berkembang di Kabupaten Probolinggo.
Kapolres Probolinggo pun menegaskan pihaknya tidak ingin membangun hubungan yang berjarak dengan mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya.
“Kami tidak ingin ada jarak antara Polres dengan mahasiswa maupun masyarakat. Kritik dan masukan menjadi pengingat bagi kami. Sinergitas ini akan terus kami jaga untuk bersama-sama membangun Kabupaten Probolinggo yang aman, nyaman dan kondusif,” pungkasnya. (septyan)
