MAJALENGKA – Realisasi anggaran Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, hingga Rabu (11/11/2026), sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut dipertanyakan oleh warga karena diduga belum terlihat direalisasikan.
Informasi tersebut mencuat setelah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan kepada media ini bahwa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahap II 2026 di Desa Burujul Kulon belum diketahui secara jelas.
“Kang, coba pantau Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi. Anggaran Dana Desa Tahap II tahun 2026 sampai sekarang belum terlihat pelaksanaannya. Memang mungkin anggarannya tidak besar, tetapi itu bantuan dari negara yang harus direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” ungkap sumber tersebut, Rabu (11/11/2026).
Menindaklanjuti informasi itu, media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Burujul Kulon melalui pesan WhatsApp. Namun, setelah beberapa waktu belum memperoleh jawaban, konfirmasi kemudian dilanjutkan melalui sambungan telepon.
Dalam komunikasi tersebut, Kepala Desa Burujul Kulon menyatakan bahwa anggaran Dana Desa Tahap II 2026 sudah dilaksanakan.
“Sudah saya laksanakan,” jawab kepala desa saat dikonfirmasi.
Awak media kemudian meminta penjelasan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta besaran anggaran yang telah direalisasikan.
Kepala desa burujul kulon Akhsan menyampaikan bahwa bukti laporan realisasi anggaran akan dikirimkan kepada wartawansebagai bahan penjelasan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, dokumen atau bukti laporan realisasi yang dijanjikan belum diterima oleh redaksi.
Sebagai informasi, pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat desa.
Publik berhak mengetahui penggunaan anggaran desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawabannya. Karena itu, keterbukaan pemerintah desa menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Redaksi masih membuka ruang klarifikasi kepada Kepala Desa Burujul Kulon untuk menjelaskan secara rinci alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2026, termasuk daftar kegiatan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta bukti realisasinya. (Red)
