Otoritas.id | Surabaya – Puluhan organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, dan mahasiswa di Jawa Timur menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama untuk menjaga kondusivitas daerah. Deklarasi dilakukan dalam Dialog Kebangsaan “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital” di Resto & Cafe NINE, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Jumat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto, dan Ketua FKUB Jatim A. Hamid Syarif.
Turut hadir perwakilan PWI Jatim, GP Ansor, MUI Jatim, PSHT 16, PSHT 17, Pemuda Pancasila, Maluku Satu Rasa, Aliansi Madura Indonesia, MADAS, Cipayung Plus, BEM Nusantara, dan sejumlah OKP lainnya.
Kapolda Jatim menegaskan situasi di Jawa Timur saat ini aman. Ia juga meluruskan informasi terkait potensi kerusuhan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
“Saya sampaikan secara terbuka bahwa fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” tegas Irjen Nanang.
Ia mengajak pimpinan organisasi menggelar kegiatan secara tertib dan demokratis. Polda Jatim, kata dia, siap memfasilitasi dan mengamankan agar perbedaan diselesaikan melalui musyawarah.
Sementara itu Gubernur Khofifah menekankan pentingnya menjaga persatuan di ruang digital. Data menunjukkan tingkat aksesibilitas digital di Jatim mencapai 83,41%, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Jadi menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik. Diseminasi nilai kebangsaan sangat penting kita lakukan di ruang digital,” ujar Khofifah.
Menurutnya perbedaan pendapat dalam demokrasi adalah hal wajar. “Perbedaan pendapat iya, tapi jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Kita sudah terbiasa membangun tepo seliro dan gotong royong,” katanya.
Penandatanganan pakta secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Jatim, Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, dan Ketua M1R.
Dalam pakta tersebut, para pihak berkomitmen pada 10 poin utama. Di antaranya menjunjung Pancasila dan UUD 1945, menolak intoleransi dan ujaran kebencian, merawat kerukunan, mendorong ruang digital sehat dan anti hoaks, mendukung Kamtibmas, serta menjaga kondusivitas Jatim menjelang HUT RI ke-81.
Mereka juga sepakat memperkuat sinergi ormas, tokoh agama, akademisi, dan media untuk membangun kehidupan inklusif dan menjadi pelopor narasi persatuan.
