Otoritas.id | MALANG – Pelayanan publik di Samsat Talangagung Polres Malang menjadi sorotan. Ketua Afiliasi Wartawan Probolinggo Raya (AWPR), Fahrul Mozza, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap dugaan pelayanan diskriminatif dan pungli terorganisir di instansi tersebut, Rabu (16/09/2026) siang.
Fahrul mengaku mengalami sendiri betapa sulitnya mengurus pajak 5 tahunan sepeda motor secara mandiri, meski semua persyaratan telah lengkap.
“Kronologinya jelas. Saya mau bayar pajak 5 tahunan. Cek fisik bantuan sudah saya bawa dari Samsat Probolinggo Kota, KTP atas nama juga ada dan lengkap. Tapi sesampai di Samsat Talangagung, saya malah diping-pong, disuruh ACC ke KRI di Polres,” ungkap Fahrul dengan nada geram.
Setibanya di Polres Malang, kekecewaannya semakin menjadi. Upaya komunikasi dengan pejabat terkait buntu total.
“Saya ke Polres Malang. KRI IPTU Putra, HP-nya aktif tapi saya telepon tidak direspon, saya WA tidak dibalas. Begitu juga Kasat Lantas AKP Alif Chelvin, sama saja. Saya hubungi Baur STNK Aiptu Eko juga no komen, tidak ada respon sama sekali. Mau menghadap kemana masyarakat kalau pejabatnya anti komunikasi seperti ini?” tegasnya.
Biro Jasa Jadi Raja, Uang Masuk Kantong Pribadi
Kejanggalan paling menyolok, menurut Fahrul, adalah maraknya biro jasa yang justru serba mudah.
“Ini yang bikin sakit hati. Di sisi lain, biro jasa gampang semua. Tanpa KTP, tanpa cek fisik bantuan pun tetap lolos. Kenapa? Karena ada biaya tertentu untuk ke dalam. Biaya terselubung yang tidak masuk ke UPT Bapenda, tapi masuk kantong pribadi. Praktik ini berjalan mulus,” beber Fahrul yang juga sebagai Kaperwil Jatim media online Komposisinews.
Ia menyebut, informasi dari lapangan, praktik tersebut berjalan karena perintah atasan.
“Info dari bawahan, ini perintah atasan. Kasat dan KRI. Sedangkan UPT Bapenda Samsat Malang, Ibu Reni, tidak ada wewenang untuk soal ACC ini. Jadi jelas, ini ranah mereka,” ujarnya.
Fahrul pun mendesak Propam dan Paminal Polda Jatim untuk tidak tutup mata.
“Saya minta Propam dan Paminal Polda Jatim segera turun ke lapangan, cek kebenaran atas dugaan pungli terorganisir yang merugikan masyarakat wajib pajak ini. Jangan diam!”
Wartawan Jember: Saya Bolak-Balik Jember-Malang Dipersulit
Kisah serupa dialami wartawan media online Metro Soerya asal Jember, Angga. Ia harus bolak-balik Jember – Samsat Talangagung hanya untuk mengurus kehilangan STNK motor.
“Saya sudah bawa persyaratan lengkap untuk kehilangan STNK, tapi dapat kesulitan yang sama. Dipersulit, diping-pong. Padahal saya sudah sesuai prosedur,” keluh Angga.
Ia pun melontarkan kritik keras.
“Ini ironis. Polisi seharusnya melindungi dan melayani, bukan mempersulit. Yang terjadi, oknumnya mempersulit aturan hanya untuk memuluskan pungli. Kalau tidak pakai biro jasa, seolah tidak akan selesai. Ini pemerasan gaya baru,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di Polres Malang.
