Otoritas.id | Probolinggo – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni di depan Kodim 0820/Probolinggo dan Kantor Wali Kota Probolinggo, Selasa (5/5/2026) sore.
Aksi dimulai dari depan Kodim 0820/Probolinggo. Dalam orasinya, massa mahasiswa menyoroti dugaan kasus penyiraman air keras oleh oknum TNI terhadap warga sipil bernama Andri Yunus yang kini tengah menjalani proses persidangan.
Mahasiswa menilai, penanganan kasus tersebut seharusnya dilakukan melalui peradilan umum, bukan peradilan militer, mengingat korban merupakan masyarakat sipil.
Selain itu, massa juga menyampaikan kecaman terhadap proses hukum yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban.
Usai menyampaikan aspirasi di depan Kodim 0820/Probolinggo, massa kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Probolinggo yang tak jauh dari lokasi pertama.
Di depan kantor pemerintahan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain penolakan terhadap penghapusan program Bosda, keberatan atas pemangkasan honor guru ngaji, serta kritik terhadap pengadaan mobil dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan pemalsuan sertifikat manajemen Perumdam Bayuangga serta kebijakan penataan kota yang dinilai berdampak pada menurunnya aktivitas pedagang kaki lima.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi, menyatakan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah daerah dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi kecil.
Ia menambahkan, penghapusan Bosda dinilai berdampak langsung terhadap operasional sekolah, sementara pemangkasan gaji guru ngaji dianggap merugikan tenaga pengajar nonformal.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam merespons berbagai persoalan yang disampaikan.
Dalam aksi tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri sempat menemui massa aksi.
Namun, suasana sempat memanas ketika mahasiswa meminta penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen pemerintah, yang tidak dipenuhi oleh wali kota.
Ketegangan sempat terjadi dan diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan saat massa berupaya mendekati area kantor wali kota, meski situasi tetap terkendali.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Aminuddin menyampaikan bahwa sebagian besar aspirasi mahasiswa telah masuk dalam proses penanganan oleh pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, program Bosda untuk sementara dihentikan karena menjadi catatan KPK dan masih dalam tahap pengembangan sistem aplikasi, serta akan dilanjutkan setelah proses tersebut rampung.
Terkait gaji guru ngaji, pemerintah disebut tengah melakukan pemetaan agar ke depan pemberian insentif dapat dilakukan secara merata, sementara pengadaan mobil dinas diklaim menyesuaikan kebijakan efisiensi energi.
Aksi unjuk rasa berakhir setelah massa menyampaikan seluruh aspirasi, dengan pernyataan akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. (sdc)
