Otoritas.id | Probolinggo – Kecepatan bertindak, ketepatan koordinasi, dan kesiapan fasilitas menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi kebencanaan. Untuk memastikan seluruh unsur memiliki kesiapan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menggelar Apel Sinergitas Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Tahun 2026/2027 dengan melibatkan 140 personel gabungan, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di depan Kantor Wali Kota Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman, itu dipimpin langsung Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin. Apel menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah berbagai institusi dalam mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi selama musim penghujan, terutama banjir.
Bagi pemerintah daerah, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan petugas ketika kondisi darurat muncul. Diperlukan kesamaan pemahaman, pembagian tanggung jawab, serta dukungan sarana yang memungkinkan setiap unsur bergerak secara terkoordinasi.
Hal tersebut tercermin dari keterlibatan berbagai kekuatan dalam apel. Personel yang hadir berasal dari Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), serta relawan kebencanaan.
Sejumlah pejabat turut menyaksikan kegiatan tersebut, yakni Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Ribut Yodo Apriantono, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Lucky Permana Putra, perwakilan Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan, Kepala Pelaksana BPBD Kota Probolinggo Boedi Harjanto, serta kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Aminuddin menggarisbawahi perlunya kesiapan menyeluruh dari setiap unsur yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, potensi ancaman selama musim hujan harus dihadapi melalui perencanaan yang matang, bukan sekadar tindakan setelah dampak bencana dirasakan masyarakat.
Ia meminta seluruh instansi mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, termasuk memastikan jumlah dan kesiapan personel sejalan dengan kondisi peralatan serta kendaraan operasional. Seluruh dukungan tersebut harus dapat difungsikan sewaktu-waktu tanpa terkendala persoalan teknis.
“Memasuki musim hujan, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat, serta terkoordinasi,” ujar Aminuddin.
Selain memperkuat kesiapan menghadapi keadaan darurat, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi ancaman sejak awal. Optimalisasi sistem peringatan dini atau early warning system menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan agar informasi potensi bencana dapat diterima dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.
Pemetaan kawasan rawan bencana juga harus menjadi landasan dalam menyusun langkah antisipasi. Dengan mengetahui wilayah yang memiliki potensi kerawanan, upaya pengawasan dan penyiapan dukungan operasional dapat dilakukan secara lebih terarah.
Aminuddin turut menyoroti aspek kesiapan sumber daya manusia. Seluruh petugas yang tergabung dalam unsur penanggulangan bencana harus memahami prosedur kerja dan mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan tugas tidak mengalami hambatan ketika situasi membutuhkan tindakan cepat.
Ia menilai, koordinasi yang efektif harus dibangun melalui kejelasan fungsi dan kewenangan setiap instansi. Dengan demikian, pengerahan kekuatan gabungan dapat berlangsung secara teratur dan masing-masing unsur mampu memberikan dukungan sesuai kapasitasnya.
Dalam penanganan bencana, keterlambatan respons dapat memperbesar risiko yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap pihak diminta memiliki kesiapan untuk bertindak sekaligus menjaga komunikasi agar setiap keputusan di lapangan dapat dilaksanakan secara terpadu.
“Saya berharap seluruh pihak semakin siap, cepat, dan tanggap dalam merespons setiap potensi maupun ancaman bencana di Kota Probolinggo. Penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama, sehingga keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Wali kota juga mengingatkan bahwa upaya mengurangi risiko bencana tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dan petugas. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih tangguh melalui kepedulian terhadap potensi bahaya di sekitarnya.
Peningkatan pengetahuan mengenai ancaman bencana, kewaspadaan terhadap perubahan kondisi lingkungan, serta pemahaman mengenai langkah penyelamatan perlu menjadi perhatian bersama. Kesadaran tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi situasi berisiko.
Aminuddin mengajak seluruh elemen warga untuk berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana sesuai kemampuan dan peran masing-masing. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam memperluas jangkauan upaya pengurangan risiko.
“Bencana pada hakikatnya merupakan urusan bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi secara proporsional dalam upaya penanggulangan bencana, dengan mengenali bahayanya dan mengurangi risikonya,” tambahnya.
Keseriusan dalam mempersiapkan penanganan bencana kemudian dilanjutkan melalui pemeriksaan langsung terhadap berbagai perlengkapan operasional. Wali Kota bersama jajaran Forkopimda dan tamu undangan meninjau kesiapan petugas, peralatan kebencanaan, kendaraan, hingga perbekalan yang diperlukan dalam situasi darurat.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh dukungan yang tersedia benar-benar berada dalam kondisi siap digunakan. Kesiapan armada dan perlengkapan menjadi penunjang penting bagi mobilisasi petugas ketika harus melakukan penanganan di lokasi terdampak.
Melalui apel gabungan ini, Pemkot Probolinggo ingin memastikan bahwa setiap unsur memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi ancaman bencana. Kekuatan lintas instansi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada saat apel berlangsung, tetapi juga terwujud dalam koordinasi nyata ketika dibutuhkan.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut menjadi langkah penting dalam menghadapi musim hujan 2026/2027. Pemerintah Kota Probolinggo berharap kolaborasi seluruh pihak mampu menekan risiko bencana hidrometeorologi, mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. (Septyan)
