Otoritas.id || Subang – Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dayeuhkolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Senin (9/11/2026), dilaporkan berlangsung dalam suasana tegang.
Ketegangan disebut-sebut bermula ketika calon kepala desa nomor urut 1, Momo Mulyana, menyampaikan rekomendasi atau usulan terkait penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada panitia Pilkades.
Namun, pembahasan tersebut diduga berkembang menjadi perdebatan yang melibatkan calon kepala desa lainnya. Bahkan, muncul dugaan adanya tindakan yang mengarah pada serangan personal terhadap Momo Mulyana oleh calon kepala desa nomor urut 4, Budiman.
Persoalan ini menjadi perhatian karena rapat pleno penetapan DPT merupakan salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi desa. Forum tersebut semestinya menjadi ruang pembahasan administratif yang mengedepankan argumentasi, bukan serangan terhadap pribadi maupun kepentingan kandidat tertentu.
Panitia Diminta Berikan Penjelasan
Selain persoalan ketegangan antarkandidat, dasar pengajuan rekomendasi mengenai lokasi TPS juga perlu dijelaskan secara terbuka.
Panitia Pilkades diharapkan memberikan keterangan mengenai mekanisme penentuan lokasi TPS, kewenangan pengambilan keputusan, serta bagaimana aspirasi dan keberatan dari masing-masing calon ditindaklanjuti.
Transparansi diperlukan agar tidak muncul dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap para kandidat maupun potensi persoalan yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkades.
Apalagi, setiap tahapan pemilihan kepala desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip tertib, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
Jangan Sampai Demokrasi Desa Menjadi Ajang Adu Ego
Perbedaan pandangan mengenai lokasi TPS merupakan persoalan yang semestinya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Kepada seluruh calon kepala desa, kedewasaan dalam berkompetisi menjadi hal penting. Sebab, siapa pun yang nantinya memperoleh kepercayaan masyarakat, mereka tetap akan memimpin warga di desa yang sama.
Begitu pula panitia Pilkades. Sikap tegas, netral, dan transparan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan serta mencegah persoalan berkembang menjadi konflik antarkelompok pendukung.
Masyarakat Dayeuhkolot tentu berharap insiden yang dilaporkan terjadi dalam rapat pleno tersebut dapat segera dijelaskan secara objektif.
Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, demokrasi seharusnya menjadi sarana memilih pemimpin tanpa harus mengorbankan persaudaraan dan kerukunan masyarakat.
