Otoritas.id | Probolinggo – Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menerima audiensi jajaran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo, Selasa (1/9/2026) siang. Pertemuan yang berlangsung di ruang transit Kantor Wali Kota Probolinggo tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas penguatan upaya pengurangan risiko bencana sekaligus sejumlah agenda FPRB ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, dr. Aminuddin didampingi jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Probolinggo. Hadir Kepala Pelaksana BPBD Boedi Harjanto, Sekretaris BPBD Dedy Ristantama dan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Nurkholiq.
Sementara dari FPRB hadir Ketua FPRB Kota Probolinggo Sugeng Nufindarko bersama jajaran pengurus inti. Kehadiran mereka sekaligus membawa sejumlah program dan gagasan yang diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Probolinggo.
Bagi Wali Kota Aminuddin, audiensi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan organisasi yang bergerak di bidang pengurangan risiko bencana. Ia memandang upaya menciptakan kota yang tangguh tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri.
Dalam dialog itu, Ketua FPRB Sugeng Nufindarko terlebih dahulu menyampaikan pemaparan mengenai arah kerja forum melalui tema “Sinergi Pentahelix Menuju Ketangguhan Kota Probolinggo Bersolek.”
Sugeng menjelaskan, konsep tersebut disusun dengan melihat kondisi Kota Probolinggo yang memiliki potensi multi bahaya. Ancaman bencana yang perlu diantisipasi mencakup bencana hidrometeorologi hingga faktor geologi yang dapat memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Atas kondisi tersebut, Sugeng menilai pengurangan risiko bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan kota. Kesiapan tidak hanya diperlukan ketika bencana telah terjadi, tetapi harus dibangun sejak tahap pencegahan dan mitigasi.
Ia kemudian memaparkan sejumlah pilar tata kelola yang menjadi bagian dari kerja FPRB Kota Probolinggo. Di antaranya menjalankan tugas pokok forum, mendorong penyusunan kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), memperkuat kemitraan pentahelix serta membangun pengelolaan sosial berbasis komunitas.
Menurut Sugeng, pendekatan tersebut menjadi penting karena risiko bencana bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, komunitas di lingkungan masing-masing perlu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengenali ancaman serta melakukan langkah awal ketika menghadapi keadaan darurat.
Pemaparan FPRB juga menempatkan kolaborasi sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun ketangguhan Kota Probolinggo. Jejaring pentahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media pers diharapkan dapat bergerak bersama dalam menjalankan agenda pengurangan risiko bencana.
Sugeng menjelaskan, setiap unsur memiliki kontribusi berbeda namun saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan, masyarakat menjadi kekuatan utama di lapangan, akademisi mendukung aspek pengetahuan, dunia usaha dapat memperkuat sumber daya, sedangkan media berperan menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada publik.
Dalam audiensi tersebut, FPRB juga menyampaikan program yang berada di masing-masing bidang. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi, sosialisasi, kesiapsiagaan masyarakat serta membangun jejaring yang lebih luas.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Jambore FPRB Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut dirancang sebagai agenda dua tahunan yang dapat menjadi ruang konsolidasi, peningkatan kapasitas sekaligus mempertemukan berbagai unsur yang memiliki kepedulian terhadap isu kebencanaan.
Untuk tahun 2026, Jambore FPRB direncanakan dilaksanakan pada Oktober. FPRB berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarelemen sekaligus meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi potensi bencana.
Mendengar seluruh pemaparan tersebut, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan FPRB. Ia menilai langkah tersebut memiliki kontribusi positif dalam membangun sistem ketangguhan bencana di Kota Probolinggo.
Aminuddin menegaskan, ketangguhan bencana harus dibangun dalam seluruh tahapan. Menurutnya, perhatian tidak boleh hanya diberikan pada saat bencana terjadi, tetapi juga harus mencakup pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan setelah bencana.
“Saya mengapresiasi semua kegiatan positif yang dilaksanakan FPRB. Ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Kota Probolinggo tangguh bencana, mulai dari pencegahan sampai pascabencana,” ujar Aminuddin.
Lebih jauh, Wali Kota meminta FPRB memperkuat perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia menilai pengetahuan kebencanaan perlu ditanamkan secara luas agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya ancaman, tetapi juga memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Aminuddin secara khusus mendorong agar sosialisasi kebencanaan menyentuh lingkungan pendidikan. Sekolah dinilai menjadi salah satu tempat strategis untuk membangun kesadaran sejak dini sehingga pengetahuan mengenai mitigasi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya di lingkungan sekolah, edukasi juga diminta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan jangkauan yang semakin luas, FPRB diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kesiapan dalam menghadapi risiko bencana.
“FPRB bisa mengaplikasikan bagaimana cara mensosialisasikan kebencanaan ke pendidikan sampai seluruh masyarakat. Harapannya, mereka bisa menjadi pionir ketangguhan bencana,” kata Aminuddin.
Wali Kota juga menaruh harapan besar terhadap keberadaan FPRB sebagai mitra pemerintah daerah. Ia mendorong forum tersebut tidak sekadar menjalankan kegiatan organisasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai persoalan kebencanaan yang muncul di Kota Probolinggo.
Aminuddin menyebut koordinasi menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan tersebut dapat ditangani secara bersama. FPRB dapat memperkuat komunikasi dengan BPBD dan unsur terkait sehingga setiap potensi masalah dapat direspons dengan langkah yang tepat.
Mengenai rencana Jambore FPRB pada Oktober mendatang, Aminuddin memberikan dukungan sekaligus meminta agar agenda tersebut segera dipersiapkan. Ia berharap kegiatan itu tidak berhenti sebagai agenda satu tahun, tetapi dapat menjadi kegiatan yang memiliki kesinambungan.
“Jambore saya harapkan bisa terselenggara secepatnya dan menjadi timeschedule FPRB. Jadi bukan hanya dilakukan tahun ini, tetapi bisa terus menjadi agenda pada tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, pembahasan juga menyentuh aspek pelaksanaan kegiatan dan mekanisme anggaran. Koordinator Bidang Pendidikan dan Sosialisasi FPRB Kota Probolinggo Eko Yudha H.M sempat menyinggung Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2024, khususnya BAB VIII mengenai Pelaksanaan Anggaran.
Eko menyampaikan ketentuan yang berkaitan dengan penetapan lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan kegiatan. Poin tersebut menjadi salah satu hal yang dibahas untuk memperoleh pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan program.
Menanggapi hal tersebut, Aminuddin menjelaskan bahwa mekanisme penganggaran daerah juga berkaitan dengan perkembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia menyebut terdapat pembaruan pada SIPD sejak 2025 yang di dalamnya terdapat sejumlah kriteria berdasarkan kode-kode rekening.
Karena itu, Wali Kota mengarahkan FPRB agar melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta BPBD Kota Probolinggo. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan ketentuan teknis penganggaran yang berlaku.
“Karena SIPD di tahun 2025 ada pembaruan-pembaruan dan terdapat kriteria melalui kode-kode rekening. FPRB bisa berkoordinasi dengan BPKAD hingga ke BPBD,” jelas Aminuddin.
Arahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo membuka ruang koordinasi dengan FPRB, baik dalam aspek program maupun teknis pelaksanaannya. Komunikasi lintas sektor dinilai penting agar setiap agenda yang dirancang dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Audiensi pun menjadi momentum bagi Wali Kota untuk memperkuat kembali posisi FPRB sebagai salah satu mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan bencana. Terlebih, FPRB periode 2026-2030 sebelumnya telah dikukuhkan sebagai wadah kemitraan antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media.
Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, pengurangan risiko bencana juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan. Aminuddin sebelumnya telah menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapan daerah, termasuk penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan kelurahan menghadapi bencana.
Karena itu, pertemuan dengan FPRB diharapkan tidak berhenti pada penyampaian program. Setiap gagasan yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarlembaga, kegiatan edukasi serta penguatan kapasitas masyarakat.
Wali Kota Aminuddin pun berharap semangat kolaborasi yang dibawa FPRB dapat terus berkembang. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media memiliki ruang masing-masing untuk mengambil peran dalam membangun kesiapan Kota Probolinggo.
Pada akhirnya, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di bidang kebencanaan. FPRB membawa gagasan dan program, sementara pemerintah daerah memberikan arahan serta dukungan agar agenda tersebut dapat berjalan secara terarah.
Dengan komunikasi yang semakin kuat antara Pemerintah Kota Probolinggo, BPBD dan FPRB, upaya membangun masyarakat yang sadar risiko diharapkan semakin nyata. Ketangguhan tidak hanya diukur dari kemampuan menghadapi bencana ketika terjadi, tetapi juga dari seberapa kuat seluruh elemen kota mencegah dan mengurangi dampaknya.
Pertemuan Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin bersama FPRB tersebut akhirnya menjadi pijakan untuk memperkuat kerja bersama. Melalui sinergi yang konsisten, Kota Probolinggo diharapkan mampu tumbuh sebagai kota yang tidak hanya semakin bersolek secara pembangunan, tetapi juga semakin siap, tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
