Otoritas.id | Probolinggo — Upaya menjaga keamanan dan kedamaian Kota Probolinggo tidak hanya bertumpu pada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Semangat tersebut mengemuka dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026” yang digelar Pemerintah Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8).
Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa hingga berbagai kelompok masyarakat.
Sekitar 90 organisasi kemasyarakatan mengikuti kegiatan yang sekaligus menjadi wadah untuk menyatukan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas Kota Probolinggo di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhaji bertindak sebagai moderator. Hadir pula Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin bersama jajaran Forkopimda, di antaranya Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan, perwakilan Dandim 0820 serta Pengadilan Negeri Probolinggo.
Rangkaian kegiatan semakin diperkuat dengan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin mengatakan, menjaga persatuan dan kedaulatan merupakan bagian dari upaya menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak cukup dimaknai secara seremonial. Nilai kemerdekaan perlu diwujudkan melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Berdaulatnya suatu daerah sampai ke tingkat yang terkecil. Ini membutuhkan milestone dan dimulai dari kebijakan. Kita menerapkan manajemen inklusi, semua pihak kita libatkan untuk memberikan kontribusi positif,” ujar Aminuddin.
Ia menilai keterlibatan banyak unsur menjadi salah satu kekuatan Kota Probolinggo dalam mempertahankan kondisi daerah yang aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah indikator pembangunan, kata dia, juga menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tercatat mencapai 6,81 persen, sementara angka kemiskinan terus ditekan dan Gini Ratio berada dalam kondisi yang dinilai baik.
Situasi daerah yang relatif kondusif tersebut dinilai memberikan pengaruh terhadap kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kota Probolinggo.
“Karena kondusif, potensinya beberapa triliun akan masuk ke Kota Probolinggo dan menyerap 4.500 karyawan,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi. Digitalisasi menjadi salah satu agenda yang diproyeksikan dapat meningkatkan konektivitas masyarakat.
Pemkot Probolinggo berencana menambah 30 Super Koridor untuk memperluas akses WiFi publik. Dengan penambahan tersebut, jaringan internet diharapkan dapat menjangkau seluruh kelurahan sekaligus mengurangi kawasan yang masih mengalami blank spot.
Tidak hanya konektivitas internet, aspek penerangan jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menargetkan penambahan 200 lampu penerangan jalan umum (PJU).
Program tersebut diarahkan agar hingga 2028 tidak ada lagi kawasan yang minim penerangan atau dikenal sebagai titik gelap di wilayah Kota Probolinggo.
Penguatan keamanan juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pemantauan. Sekitar 300 kamera CCTV disiapkan untuk diintegrasikan dengan pusat pemantauan yang berada di Gedung Meteor.
“Komitmen kami, saya dan Bu Wakil, menjadikan Kota Probolinggo ini terdigitalisasi. Ini semua menuju Kota Probolinggo benar-benar menjadi kota, membentuk kedaulatan dan membangun Kota Probolinggo,” tegas Aminuddin.
Dari unsur kepolisian, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menyambut positif keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam dialog tersebut.
Menurut Rico, kehadiran tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan wilayah.
“Kita akan tetap menjaga kondisi itu dan ingin mewujudkan Kota Probolinggo ini naik kelas. Saya yakin kalau kita semuanya berkomitmen dan berkolaborasi,” kata Rico.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima maupun menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya.
Di tengah kemajuan teknologi komunikasi, penyaringan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan sosial. Rico menekankan bahwa keberagaman masyarakat seharusnya menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan, bukan menjadi sumber perpecahan.
Sementara itu, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan menyebut keamanan memiliki kaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, daerah yang aman akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan, sekaligus menciptakan iklim yang mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Keamanan berhubungan dengan investasi, ekonomi dan pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menjalankan program secara optimal,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, penegakan hukum juga harus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Proses hukum, menurutnya, perlu dilakukan secara adil sehingga masyarakat memperoleh rasa keadilan.
Senada, Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo Kapten Infanteri Masdelan menegaskan pentingnya mempertahankan persatuan di tengah karakter masyarakat Kota Probolinggo yang beragam.
Ia menyatakan keberagaman tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dan bekerja sama.
“Di sini bermacam-macam tapi tetap bersatu. Kami Kodim 0820 mendukung segala kebijakan dari Bapak Wali Kota,” ungkapnya.
Dukungan terhadap upaya mempertahankan stabilitas daerah juga disampaikan perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo, Putra.
Ia menilai situasi keamanan Kota Probolinggo selama ini relatif terjaga. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dipertahankan melalui komunikasi yang baik serta penyelesaian persoalan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
Perspektif masyarakat turut muncul dalam forum tersebut. Junaidi, Koordinator Driver Probolinggo Raya (DPR), memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan Bakesbangpol Kota Probolinggo.
Ia menilai ruang dialog semacam itu penting karena memungkinkan kelompok masyarakat menyampaikan langsung pandangan maupun kebutuhan yang mereka hadapi.
Junaidi juga menyoroti keberadaan Super Koridor yang dinilai memberikan manfaat bagi para pengemudi ojek online, khususnya dalam mengurangi kebutuhan penggunaan paket data ketika menjalankan aktivitas.
“Dengan adanya Super Koridor kami bisa hemat paket data. Apalagi kalau sudah terealisasi semuanya di beberapa titik,” ujarnya.
Berbagai pandangan yang disampaikan dalam dialog tersebut menunjukkan bahwa menjaga keamanan daerah merupakan pekerjaan bersama. Pemerintah dan aparat membutuhkan dukungan masyarakat, sementara masyarakat juga memerlukan kebijakan serta pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan mereka.
Melalui deklarasi komitmen yang dilakukan bersama, seluruh elemen yang hadir didorong untuk mempertahankan komunikasi, memperkuat kolaborasi dan mengedepankan toleransi dalam menghadapi berbagai persoalan.
Pemkot Probolinggo berharap sinergi lintas sektor tersebut tidak berhenti pada forum dialog. Komitmen bersama diharapkan diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga keamanan dan kedamaian dapat berjalan beriringan dengan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Septyan)
